Sebuah Harapan, Kapan RUU PKS Sah?

Kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menyatakan kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 tercatat ada 348.446 kasus, pada 2018 tercatat ada 406.178 kasus, dan pada 2019 tercatat ada 431.471 kasus.

Kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menyatakan kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 tercatat ada 348.446 kasus, pada 2018 tercatat ada 406.178 kasus, dan pada 2019 tercatat ada 431.471 kasus. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tiap tahun semakin meningkat dapat menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanaan terhadap perempuan di Indonesia masih rendah (Komnas Perempuan, 2020).

Baca Juga : Jejak Sejarah Hingga Perkara, Pakel Banyuwangi

Di era digital seperti sekarang, kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara langsung, dapat pula terjadi melalui dunia digital. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam dunia digital lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber atau KBGS. Komnas Perempuan mencatat meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Siber dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 terdapat 16 kasus, 2018 terdapat 97 kasus, dan 2019 terdapat 281 kasus. Salah satu Kekerasan Berbasis Gender Siber yang marak terjadi di Indonesia adalah Revenge Porn (balas dendam porno). Revenge porn dapat didefiniskan sebagai kegiatan pendistribusian atau penyebaran gambar atau video yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Penyebaran konten yang berisi seksual tersebut biasanya dilakukan oleh kekasih, mantan kekasih, atau siapa saja yang berniat untuk mengancam korban yang terlibat di dalam konten tersebut.

Pembuatan konten porno juga dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun dalam paksaan. Beberapa kasus foto atau video telanjang direkam secara diam-diam dengan mengintip-intip. Dalam pemuatan konten, korban ada di bawah ancaman bahwa pelaku telah diam-diam memiliki foto telanjang korban kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi atau foto sebelumnya akan disebar. Sehingga korban merasa takut dan khawatir atas ancaman tersebut dan terpaksa mematuhinya (Karima Melati, 2018). Hal ini juga melanggar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Pengertian dari korban sendiri menuru Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Baca Juga : Infografis, Selamat Hari Pers

Akibat dari adanya revenge porn ini dinilai cukup serius bagi korban karena dapat mengakibatkan disfungsi kehidupan sosial dan dapat menghancurkan kehidupan profesional korban. Dalam kasus yang lain juga dapat mempengaruhi mental sehingga korban melakukan bunuh diri, mengubah identitasnya, mengalami depresi, dan lain sebagainya. Para pengguna media sosial yang mengetahui adanya konten seksual seringkali bukan membela atau berada di pihak korban namun menyalahkan dan menyudutkan korban dengan menghina, mempermalukan dan melecehkan korban berkali-kali. (Perangin-angin, Rahayu and Dwiwarno, 2019). Hal ini semakin membuat korban trauma dan enggan untuk bercerita atau mengadukannya kepada pihak penegak hukum.

Tidak sampai disitu, seringkali korban mendapatkan perlakuan victim blaming atau menyalahkan korban dalam melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal tersebut dilakukan dengan menanyakan “apa korban menikmatinya saat beradegan didalam video?”. Perlakuan victim blaming dapat diakibatkan kurangnya pengetahuan dari pihak penegak hukum dalam menangani korban kekerasan seksual. Jika mengacu pada asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum) yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 perlakuan victim blaming yang sering terjadi tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap korban juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi di negara hukum seperti Indonesia.

Dalam kasus revenge porn sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia yaitu

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282, 283, 532 dengan syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pronografi”;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi Pasal 4 ayat (1);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2).

Peraturan yang telah mengatur tindakan revenge porn sekarang ini dinilai hanya berfokus pada usaha pembalasan dendam kepada pelaku dan kurang komperhensif. Pelaku yang telah melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda seberat-beratnya agar jera. Hal ini bertentangan dengan asas ultimum remidium yaitu hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Sehingga tindakan pelaku bisa saja dapat terulang kembali. Serta peraturan yang ada kurang memperhatikan hak-hak korban, dimana dalam kasus kekerasan seksual terutama revenge porn dampak yang paling besar dari diri korban adalah keadaan psikologis korban yang harus dipulihkan dengan terapi atau tindakan tertentu. Hal tersebut kurang diakomodir oleh peraturan yang ada sekarang ini. Sehingga Komnas Perempuan mengusulkan adanya pembaharuan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan adanya RUU PKS. Keberadaan RUU PKS ini hingga sekarang belum mendapatkan pengesahan oleh DPR RI dan sempat dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Namun, beberapa hari yang lalu sempat ada kabar bahwa RUU PKS ini masuk kembali dalam daftar Prolegnas Tahun 2021.

Alasan mengenai harus disahkannya RUU PKS, karena pendefinisian terkait kekerasan seksual lebih komperhensif tidak hanya menyangkut fisik namun juga non-fisik dan mempertimbangkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang sekarang ini juga sering terjadi di Indonesia. Korban juga mendapatkan hak atas pemulihan yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya serta ganti kerugian. Dimana dalam peraturan yang ada sekarang masih banyak kelemahannya, jika mengacu pada Pasal 14c KUHP, penetapan ganti rugi dijatuhkan jika hakim ingin menjatuhkan pidana bersyarat bukan atas kehendak atau permintaan dari pihak korban.

Dari segi alat bukti juga RUU PKS lebih mengaturnya secara detail daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Pronografi. Dari hal aparat penegak hukumnya juga diatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual harus memiliki pengetahuan dan keahlian tetang Penanganan Korban yang berprespektif Hak Asasi Manusia dan gender, dan harus telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual. Sehingga diharapkan dengan adanya para penegak hukum yang berkompeten akan meminimalisir tindakan victim blaming. Selain itu juga, pidana pokok yang dijatuhkan ada pidana penjara dan rehabilitasi khusus yang sebelumnya juga tidak diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya.

Dimana rehabilitasi khusus ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan Kekerasan Seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa pendidikan, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara. Jadi, pelaku tidak hanya dibuat jera dengan dijatuhi pidana penjara saja namun, dari segi psikologis dan cara berpikir pelaku juga dirubah yang diharapkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dengan masuknya kembali RUU PKS dalam Prolegnas 2021 semoga hak korban dapat dipenuhi dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak hanya bersifat preventif dan represif tetapi juga rehabilitatif.


Daftar Pustaka

[1]. Jurnal, Perangin-angin, I. I. P., Rahayu and Dwiwarno, N. (2019) ‘Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 8(1), pp. 457–483.
[2]. Karima Melati, N. (2018) Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus ‘Revenge Porn’Magdalene. Available at: https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn (Accessed: 24 February 2021).
[3]. Komnas Perempuan (2020) Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuanCatahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan. Available at: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Article

Majalah Didaktik Tahun 2019

Next Article

Infografis, Kartini